Kejaksaan Negeri Kutai Timur melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa di Radio RPD Kutim FM 99.4 yang berada dibawah naungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang kali ini mengangkat tema atau topik ” Perlindungan Anak” Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Muhammad Israq, S.H. (Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Timur) didampingi Bayu Nurhadi, S.H. (Selaku Kepala Sub Seksi Bagian EKEU dan PPS Seksi Intelijen), Ryan Asprimagama, S.H. (Selaku Kepala Sub Seksi Bagian Penuntutan Seksi Pidana Umum), Arief Pramudya Wardhana, S.H.(Selaku Kepala Sub Seksi Bagian IPHKSBM & TI Seksi Intelijen).
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Timur menjelaskan bahwa Jaksa yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengutamakan upaya diversi (mediasi) sebelum di lakukan penuntutan, Jaksa dalam hal tersebut bersifat mediator jangka waktu untuk dilakukannya diversi selama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama dilakukannya diversi selama 30 hari dan apabila diversi berhasil dilakukan maka Penuntut Umum membuat berita acara diversi yang menerangkan hasil dari proses diversi, lalu Penuntut Umum melakukan pelimpahan kepada pengadilan negeri dengan melampirkan laporan sosial. Kepala Sub Seksi Pidana Umum Bagian Penuntutan menjelaskan anak sebagai pelaku tetap di sebut anak dan penanganan terhadap anak bersifat khusus. Anak dianggap belum cukup dewasa dalam mempertimbangkan, memikirkan, dan melaksanakan perbuatan melanggar hukum
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Timur menjelaskan bahwa Jaksa yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengutamakan upaya diversi (mediasi) sebelum di lakukan penuntutan, Jaksa dalam hal tersebut bersifat mediator jangka waktu untuk dilakukannya diversi selama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama dilakukannya diversi selama 30 hari dan apabila diversi berhasil dilakukan maka Penuntut Umum membuat berita acara diversi yang menerangkan hasil dari proses diversi, lalu Penuntut Umum melakukan pelimpahan kepada pengadilan negeri dengan melampirkan laporan sosial. Kepala Sub Seksi Pidana Umum Bagian Penuntutan menjelaskan anak sebagai pelaku tetap di sebut anak dan penanganan terhadap anak bersifat khusus. Anak dianggap belum cukup dewasa dalam mempertimbangkan, memikirkan, dan melaksanakan perbuatan melanggar hukum